Kopri PB PMII Desak Penghentian Kekerasan Terhadap Perempuan

Jakarta – Kopri PB PMII dengan tegas mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, menyusul kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan anggota DPRD Kabupaten Cirebon berinisial MJ. Korban dari kejadian ini adalah seorang kader PMII yang bekerja sebagai SPG rokok.


Kronologi Kejadian:

Peristiwa bermula ketika korban sedang menawarkan produk rokok elektrik di sekitar Masjid Agung Sumber, dekat Gedung DPRD Kabupaten Cirebon. MJ memanggil korban dan mengajaknya masuk ke ruangannya. Di sana, MJ diduga melakukan tindakan pelecehan dengan menarik tangan korban, menggenggam pinggangnya, dan melontarkan pernyataan bernada melecehkan. Korban berhasil melawan dan melepaskan diri.


Sejauh ini, korban telah membuat laporan resmi ke Polres Cirebon dengan pendampingan kuasa hukum. Sementara itu, Kopri PC PMII Cirebon telah menggelar dua kali aksi di depan Gedung DPRD Cirebon untuk menuntut keadilan.


Pernyataan Sikap dan Dukungan:

Nur Aisyah, Ketua Kopri PC PMII Cirebon, menegaskan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga selesai. “Ketika ada kader PMII yang terluka maka kader PMII se-Indonesia pun terluka, dan kami akan mengawal kasus ini sampai tuntas,” ujarnya.


Wulan Sari AS, Ketua Kopri PB PMII, menyerukan solidaritas dari seluruh kader Kopri se-Indonesia. “Ada 8 dari 10 perempuan menjadi korban penyintas kekerasan seksual. Banyak yang bersembunyi karena merasa menjadi korban adalah aib. Kalian tidak sendirian, kami di sini. Kopri PB PMII akan menjadi garda terdepan untuk membela hak-hak korban,” tegasnya.


Juwita Tri Utami, Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Kopri PB PMII, menyoroti stigma yang kerap dialami korban. “Siapapun ketika menjadi korban kekerasan, kita tidak boleh buru-buru memberikan stigma. Masyarakat harus memberikan dukungan penuh kepada korban, karena semua orang berhak mendapatkan keadilan,” ungkapnya.


Kopri PB PMII juga mencatat bahwa kasus kekerasan seksual terus meningkat, baik di ruang publik maupun privat. Korban sering kali menghadapi tantangan besar, termasuk relasi kuasa dan stigma sosial, yang memperburuk perjuangan mereka untuk mencari keadilan.


Dengan sikap tegas ini, Kopri PB PMII menyerukan tindakan nyata dari penegak hukum, transparansi dari Badan Kehormatan DPRD Cirebon, dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.