Jakarta, - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa IsIam Indonesia (PB PMII) melalui Bidang Penataan Perumahan dan Permukiman memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah tegas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait membongkar tembok pembatas di Pantai Indah Kapuk (PIK) 1.
Langkah ini dinilai sebagai komitmen pemerintah dalam menjamin akses publik terhadap wilayah pesisir yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat luas.
“Kami mengapresiasi langkah Menteri PKP Maruarar Sirait yang menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Pesisir bukan milik segelintir orang, tetapi harus menjadi akses bersama,” kata Ketua PB PMII Bidang Penataan Perumahan dan Permukiman, Samsul Hadi, Jum'at (7/3/2025).
Samsul menegaskan keberadaan tembok tersebut sudah lama menjadi simbol eksklusivitas dan ketidakadilan dalam pengelolaan ruang publik.
"Jangan lagi ada simbol eksklusivitas dan ketidakadilan dalam pengelolaan ruang publik," tegasnya.
Lebih lanjut, Samsul juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan tata ruang agar tidak terjadi praktik serupa di tempat lain.
“Jangan sampai ruang publik dikapitalisasi oleh kelompok tertentu, menutup akses masyarakat, dan menciptakan ketimpangan sosial yang semakin tajam,” imbuhnya.
Dirinya juga menegaskan PB PMII akan terus mengawal kebijakan-kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial, terutama dalam bidang perumahan dan tata kelola kota.
"Langkah tegas pemerintah ini diharapkan menjadi preseden bagi kasus serupa agar tidak terulang kembali di masa depan," tandasnya.
Diketahui sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, tembok yang membatasi akses jalan tembus Row 47 di Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Jakarta Utara, harus dibongkar.
Menteri Ara menekankan, motor, mobil, sepeda, dan semua orang boleh masuk ke wilayah tersebut. "Ini harus dibuka. Tapi yang boleh masuk ke sini, kompleks, itu adalah misalnya mobil, motor, sepeda, orang. Kalau yang truk-truk industri tentu enggak bisa masuk ke sini. Dia harus jalan yang lain dulu," ujar Ara, di Istana, Jakarta beberapa waktu lalu.
Ara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan arahannya bahwa tidak boleh ada perumahan eksklusif.
"Saya sebagai Menteri Perumahan sudah tegaskan arahan Presiden, tidak ada perumahan yang eksklusif. Kita NKRI, kita juga harus bisa terbuka. Tidak ada perumahan yang eksklusif," imbuh Ara.
*Ketua PB PMII Bidang Penataan Perumahan dan Permukiman, Samsul Hadi dan Menteri PKP, Maruarar Sirait. Foto: Dok PB PMII.
